Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Rabu, 25 Agustus 2021 | 17:29 WIB
Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dualisme Persid Jember. [Foto: Beritajatim.com]

SuaraMalang.id - Bupati Hendy Siswanto menegaskan diri menolak aktivitas tambang pasir di kawasan pantai selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan penolakan tambang bukan tanpa dasar.

Bupati Hendy mengatakan, lebih memilih untuk memperkuat basis ekonomi maritim atau maritimnomics.

“Menurut saya, pasir besi kalau dieksplorasi kurang menarik. Kenapa tidak mengambil hasil laut saja. Hasil laut ini dikirimkan Gusti Allah. Ini istimewa. Kalau tanah pasir yang diambil kan tidak serta merta tanah itu datang lagi. Kalau terlalu dalam, jadi joglangan juga,” kata Hendy mengutip dari beritajatim.com, Rabu (25/8/2021).

Hasil laut, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk penanganan gizi buruk di Jember.

Baca Juga: Dituding Beri Izin Tambang Pasir Besi, Begini Reaksi Bupati Jember

“Jangan ditambang pasir itu. Kita butuh ikan, bukan butuh pasir. Ikan ini buat stunting. Kalau pasir dari dulu buat dunia,” katanya.

Hendy menambahkan, akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mengurai benang kusut konflik kepentingan di pesisir selatan Jember.

“Kadang saya berpikir ini yang bodoh siapa. Jember punya stunting banyak (angka gizi buruk tinggi), tapi Jember juga punya laut. Ini kan lucu. Stunting itu obat mujarabnya adalah ikan. Tapi begitu ambil ikan, gegeran. Ini ada sesuatu yang harus kita benahi bersama-sama. Di pantai selatan banyak yang berkepentingan. Yang berkepentingan ini mau saya panggil semua,” katanya.


Bupati Hendy juga meminta dukungan warga demi menguatkan perekonomian laut melalui pengambilan Hak Penggunaan Lahan (HPL) pesisir oleh Pemkab Jember.

Koen ojok gegeran tok. Dadi opo gegeran? Pengen mlarat terus Sampeyan? Ini saya urus jadi HPL, supaya pemda turun tangan mengatur rakyatnya,” katanya.

Baca Juga: Didemo Ratusan Mahasiswa, Bupati Jember Hendy Siswanto 'Ngumpet'

Pemkab Jember berkomitmen untuk terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, karena besarnya sumbangan sektor ini untuk produk domestik regional bruto (PDRB). Pemkab Jember juga mulai memperhatikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pantai.

“Sekarang wes wayahe nelayan diperhatikan full, sama dengan petani. Petani sudah hebat, kita push lagi nelayan,” katanya.

Dengan menjadikan lahan pesisir sepanjang seratus kilometer sebagai HPL yang ditangani Pemkab Jember, Hendy berharap bisa menata perekonomian di kawasan selatan.


“Nelayan harus mendapatkan nilai lebih dari sepanjang pantai, karena sepanjang pantai itu 30 persen masyarakat kita miskin,” katanya.

Hendy mencanangkan target, HPL sudah di tangan Pemkab Jember pada Desember 2021. Dengan demikian, ia bisa melakukan tahap lanjutan maritimnomics pada tahun selanjutnya. Sebagai langkah awal, ia sudah membentuk tim verifikasi tanah pesisir pantai selatan dengan melibatkan seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

“Hasil laut diperbagus dengan mempekerjakan masyarakat sekitar, Seluruh (usaha kelautan) sepanjang pantai harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Hasil laut harus dibawa ke Kabupaten Jember. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah dan masyarakat Jember bisa menikmati ikan yang sama,” kata Hendy.

Hendy ingin membangun industri kelautan dan wisata di kawasan pantai selatan yang berbasis masyarakat.

“Nantinya ada pelabuhan besar, pelabuhan kecil untuk nelayan, pelabuhan ikan, objek wisata. Konsentrasi saya adalah membawa hasil laut ke seluruh Kabupaten jember. Pokoknya kekuatan laut akan kami eksplorasi, akan kami ambil manfaat untuk kemaslahatan umat terutama di pantai, dan itu yang menangani Pemkab Jember,” katanya.

“Hasil laut ini harus termanfaatkan untuk warga yang dkatakan miskin. Saya akan gali hasil laut, karena dalam kondisi Covid ini, hasil laut yang bisa mendukung perekonomian jember. Tapi untuk bisa masuk ke sana, kami harus HPL-kan dulu lahan pesisir. Kalau sekarang kami belum punya hak wewenang apa-apa di situ,” kata Hendy.

Load More