Seluruh Anggota DPRD Jember Fraksi PKB Potong Gaji untuk Warga Terdampak Covid-19

SuaraMalang.id - Aksi pejabat donasikan gaji untuk warga terdampak Pandemi Covid-19 terus berlanjut. Kali ini datang dari delapan orang anggota DPRD Jember Fraksi PKB rela dipotong. 

Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, gaji yang dipotong dari seluruh kadernya yang menjabat anggota dewan itu didedikasikan untuk warga isolasi mandiri (isoman) dan warga lainnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Gaji masing-masing anggota Dewan itu dipotong sebesar Rp 5 juta.

“Dalam situasi darurat seperti ini, sudah menjadi kewajiban anggota Dewan yang mewakili rakyat untuk bersama-sama membantu yang diwakili,” katanya dikutip dari beritajatim.com -- jejaring suara.com, Minggu (18/7/2021).

Baca Juga: Susul Sang Istri, Mantan Anggota DPRD Jember Meninggal saat Isolasi Mandiri di Rumah

Anggota DPRD Jember Fraksi PKB, Mufid menambahkan, dengan potong gaji diharapkan bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Ini paling tidak meringankan beban mereka. Satu sisi mereka sedang melakukan isolasi mandiri sehingga perlu dukungan dari kami,” katanya.

Ia juga memberi perhatian serius banyaknya warga isoman lantaran rumah sakit penuh serta beberapa faktor lainnya. Dijelaskannya, warga yang melakukan isolasi mandiri harus diketahui keluarga.

“Masyarakat sekarang banyak yang sakit tidak mau ke rumah sakit. Tadi siang kabarnya bahkan salah satu isoman meninggal di Antirogo. Setahu saya beliau juga punya penyakit bawaan,” katanya.

 Pemerintah, lanjut dua, juga disarankan untuk lebih sering menyambangi masyarakat dan mengedukasinya, lantaran masih ada yang menolak swab meski terindikasi terpapar Covid-19.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Jember Dirikan Dapur Umum Bantu Warga Isolasi Mandiri

“Saran saya kepada pemerintah bagaimana mendekati masyarakat. Saya tadi ingin menyampaikan paket isoman ke masyarakat di Kecamatan Tempurejo, tapi masih ada yang menolak swab (tracing). Harapan saya pemerintah desa bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Di desa ini banyak yang sakit, dan kita tidak tahu apakah Covid atau tidak, karena mereka enggan ke rumah sakit. Harus ada pencerahan dari pemerintah,” katanya.