Kades di Banyuwangi Tagih Janji Motor Baru Dianggap Melukai Hati Nurani

SuaraMalang.id - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi menilai aksi kepala desa (kades) menagih janji motor baru sebagai sikap tidak memiliki kepekaan di tengah situasi sulit, pandemi Covid-19.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Hartono Latif mengatakan, pertemuan Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Banyuwangi dengan topik pembahasan salah satunya menagih janji motor baru itu dinilainya menyakiti hati rakyat.

“Itu menciderai hati nurani rakyat,” kata dikutip dari timesindonesia.co.id -- jejaring media suara.com, Selasa (6/7/2021).

“Kami memahami bahwa menyampaikan aspirasi itu atau pun menuntut hak bukanlah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penyampaian aspirasi seyogyanya mempertimbangkan waktu dan kewajaran,” imbuhnya.

Baca Juga: RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Lowongan Relawan Nakes, Imbas Lonjakan COVID-19

Rudi melanjutkan, seluruh sektor perekonomian terimbas pandemi Covid-19. Termasuk ekonomi masyarakat terdampak sangat parah.

“Mestinya sekelompok kepala desa itu selaku pemimpin memiliki sense of crisis (kepekaan) yang tinggi, memiliki keprihatinan sosial yang peka, dan sensitifitas logika yang mulia,” sambungnya.

Ia menambahkan, tindakan Askab menagih beberapa janji pemimpin sebelumnya juga dinilai telah membuat kepala desa lain ikut menanggung malu.

“Karena realitanya tidak semua Kades mendukung. Jika memang di suatu desa benar-benar membutuhkan kendaraan untuk tujuan meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, mestinya hal itu bisa dengan mudahnya tersepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang pada akhirnya bisa dianggarkan melalui APBDes setempat,” jelasnya.

“BPD dan masyarakat pasti tidak keberatan menyetujui jika memang dibutuhkan. Namun lain halnya jika itu hanya kebutuhan kades, belum tentu BPD menyepakati,” imbuhnya.

Baca Juga: Kawah Ijen hingga Taman Nasional Alas Purwo Tutup Total Imbas PPKM Darurat

Asosiasi BPD Banyuwangi, masih kata dia, mendukung tuntutan kenaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Meski demikian, jika janji masih belum ditepati harusnya Askab bisa memahami. Mengingat Pemkab Banyuwangi masih harus memprioritaskan penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Akan tetapi patut ditoleransi jika belum bisa dipenuhi saat ini. Masa jabatan beliau berdua baru seumur jagung. Jika sampai menjelang akhir masa jabatan dan pandemi berlalu belum ditepati, Asosiasi BPD Banyuwangi siap mendesak bahkan hingga turun aksi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Askab, Anton Sujarwo mengaku sangat memahami terpuruknya kondisi lintas sektor akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, apa yang dia lakukan bersama para Kades lain hanya untuk mengingatkan komitmen pemimpin.

“Karena bagaimana pun juga, menjalankan komitmen sangat penting untuk dilakukan,” katanya.

Kades Aliyan, Kecamatan Rogojampi ini juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Askab kepada wakil rakyat, bukanlah permintaan yang membabi buta. Permintaan tidak harus langsung dipenuhi saat ini juga. Tapi melalui prosedur dan aturan yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, Askab melalui Ketua, Anton Sujarwo SE, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, untuk memberikan motor merek Yamaha NMax untuk operasional kepala desa. Serta menagih janji hibah pavingisasi sepanjang seribu meter per desa.

Janji pemberian sepeda motor baru diklaim sebagai janji Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, kala berpidato di GOR Tawangalun, sekitar pertengahan tahun 2020 lalu.

Terkait pavingisasi, Pemkab Banyuwangi, disebut juga pernah meminta masing-masing desa untuk menganggarkan dana sebesar Rp 25 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. Anggaran tersebut untuk pendanaan pemasangan dan pembelian material pasir dan lainnya. Sedang paving dari Pemkab Banyuwangi.