Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Selasa, 08 Juni 2021 | 14:44 WIB
Ilustrasi KPK. -DPRD Mau Lapor KPK Terkait Opini Tidak Wajar Keuangan Pemkab Jember Tahun 2020 [kpk.go.id]

Adapun hal-hal yang bersifat material sehingga menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar, salah satunya yakni tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional.

Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar.

Kontributor : Adi Permana

Baca Juga: Anggota TNI Beserta Keluarganya di Jember Terpapar Covid-19

Load More