Pemprov Jatim Minta RT dan RW Turun Tangan Validasi Data Terdampak Gempa

SuaraMalang.id - Pemprov Jatim meminta RT dan RW mendata warganya terdampak gempa Malang untuk percepatan validasi data.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Yanur Rachmadi mengatakan, validasi data yang dimaksud adalah pencatatan detail kerusakan rumah akibat Gempa Magnitudo 6,1, mulai kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Berdasar data tersebut, maka memudahkan pemerintah untuk mempercepat penanganan dan bantuan bagi terdampak gempa.

"Validasi dengan menempelkan pengumuman di tiap-tiap RT/RW agar warga mengetahui bahwa rumahnya yang terdampak sudah tercatat. Apakah mengalami kerusakan ringan, sedang atau berat," katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/4/2021) malam.

Pemprov Jatim, lanjut dia, mendapat stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk anggaran penanganan gempa. Rinciannya, kerusakan berat Rp 50 juta, kerusakan sedang Rp 24 juta dan kerusakan ringan Rp 10 juta.

Baca Juga: Tenda Pengungsi Gempa Malang di Setiap Rumah, Cegah Klaster Baru Covid-19

Sedangkan untuk fasilitas umum, kata dia, rekonstruksi bangunan akan didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

"Tapi kami belum menerima informasi detilnya, stimulan yang diberikan apakah berbentuk uang tunai atau sudah berupa bahan/material untuk membangun rumah," sambung dia.

Di sisi lain, Pemprov Jatim memiliki Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dikeluarkan ketika terjadi bencana alam.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menyerahkan bantuan untuk warga warga korban gempa berkekuatan magnitudo 6,1, baik di Kabupaten Malang, Lumajang dan Kabupaten Blitar.

Khusus untuk masjid dan musala yang mengalami kerusakan ringan maupun berat, Gubernur Khofifah mengirim terpal, tikar, tenda dan sajadah.

Baca Juga: Update Gempa Malang, BPBD: Sejumlah 5.924 Rumah Rusak

"Ini opsi untuk umat Islam agar nyaman menjalankan ibadah shalat tarawih," katanya.