SuaraMalang.id - Bupati Probolinggo Tantriana Sari mengancam menunda pencairan dana desa (DD). Ini merespon masih rendahnya keseriusan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa.
Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda di pendapa kabupaten setempat, Rabu (23/12/2020). Kapolres dan Kapolresta Probolinggo, Dandim, Ketua DPRD, perwakilan Kejari setempat dan sejumlah pejabat pemkab hadir.
Bupati Tantriana meminta Sekda Soeparwiyono mengkaji penundaan pencairan DD bagi yang tidak memiliki Satgas Penanganan Covid-19.
"Bapak Sekda, tolong dikaji. Satgas desa apa bisa dijadikan syarat pencairan dana desa? Jika tidak ada punishment (hukuman, Red), khawatir semangat kades kendor (dalam penanganan Covid 19, Red)," katanya, seperti dikutip dari timesindonesia.co.id -- media jejaring suara.com, Sabtu (26/12/2020).
Berdasarkan amatan bupati, selama ini yang berjibaku dalam penanganan pandemi masih satgas tingkat kabupaten dan kecamatan.
"Untuk tingkat desa, RT dan RW masih perlu dimaksimalkan," ujarnya.
Tantriana mengakui, kualitas SDM kades di Kabupaten Probolinggo menjadi tantangan tersendiri.
"Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Ada yang perlu ditotok (dipukul) dulu, baru bisa bunyi," sebutnya dalam rakor.
Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menambahkan, penerapan protokol kesehatan di masyarakat sudah kendor. Dalam hal memakai masker misalnya. Masyarakat memakai masker hanya bila ada operasi yustisi penegakan protokol kesehatan.
Baca Juga: Ini Nih Wisata Kincir Angin Instagramable yang Lagi Ngehits di Jember
Hal yang sama diungkapkan ketua DPRD, Andi Suryanto. "Ketika sakit, budaya berobat mulai pudar. Bukan takut pada obatnya, tapi pada konsekwensinya," kata Andi.
Kabupaten Probolinggo terdiri dari 325 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Plus lima kelurahan. Daerah dengan tagline Endless Probolinggo ini dihuni 1,2 juta penduduk.
Di antara 29 kabupaten di Jatim, dana desa untuk Kabupaten Probolinggo adalah yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Yaitu sebesar Rp 392 miliar pada tahun 2019, dan Rp 432 miliar pada tahun 2020.
Berita Terkait
-
Karhutla Masih Melanda Kawasan TNBTS
-
Karhutla Meluas ke Bukit Teletubies, Akses Wisata Bromo Ditutup
-
Ida Nurlaela Kritik Pemerintah Soal Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes: Itu Uang Rakyat
-
Setelah 13 Hari Ditutup, Wisata Bromo Kembali Dibuka untuk Pengunjung
-
11 Kantor Pemerintah Dibakar di Puncak Papua, DPR Desak Pemerintah Bongkar Akar Kerusuhan
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Dedikasi Mantri BRI Dewi Natalia, 15 Tahun Gerakkan Ekonomi Pedagang Lampung
-
Holding UMi 5 Tahun, dari Akses Menuju Kesejahteraan
-
Audiensi Berujung Ricuh: Anggota DPRD Malang Masuk RS Usai Diseruduk Warga
-
Mudahkan Transaksi dan Remitansi PMI, BRImo Taiwan Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2026
-
Insiden Kampus UB Malang: Mahasiswa FK Jatuh dari Lantai Enam, Polisi Telusuri Motif