Wakos Reza Gautama
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:58 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Mantan Mensos sert Wali Kota Surabaya dua periode Tri Rismaharini, saat melihat langsung Kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) di Malang Selatan. [Suara.com/Dimas Angga]
Baca 10 detik
  • Politisi PDI Perjuangan meninjau Clungup Mangrove Conservation di Malang Selatan untuk disiapkan sebagai laboratorium ekonomi hijau nasional.
  • Kawasan seluas 117 hektare ini didorong untuk mengintegrasikan ekowisata bahari dan perdagangan karbon berbasis masyarakat lokal.
  • Model pengelolaan berbasis komunitas ini ditargetkan mampu menciptakan efek domino ekonomi bagi nelayan serta direplikasi secara nasional.

SuaraMalang.id - Hutan bakau tak lagi dipandang sebatas benteng pencegah abrasi atau spot swafoto pelancong. Di pesisir Malang Selatan, Clungup Mangrove Conservation (CMC) tengah dipersiapkan sebagai laboratorium percontohan ekonomi hijau nasional.

Misinya yaitu mengintegrasikan ekowisata, perikanan organik modern, hingga menembus bursa perdagangan karbon (carbon trade) berbasis masyarakat.

Gagasan ini mengemuka saat Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo meninjau langsung kawasan konservasi bersama dua elite DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Andreas menegaskan, paradigma lama bahwa perdagangan karbon hanya menjadi panggung monopoli korporasi raksasa harus segera diakhiri.

Komunitas lokal yang selama bertahun-tahun berpeluh keringat memulihkan ekosistem rusak sudah selayaknya memetik dividen ekonomi langsung dari sertifikat karbon yang mereka rawat.

"Gerakan konservasi butuh napas panjang, dan napas itu adalah insentif ekonomi. Selama ini kita bicara bursa karbon untuk korporasi besar. Sekarang saatnya kita balik, komunitas penjaga bumilah yang harus menikmati cuan dari setiap jengkal mangrove yang mereka selamatkan," tegas Andreas.

Meski demikian, langkah CMC menuju bursa karbon internasional bukan jalan pintas. Wilayah ini ditantang memenuhi kalkulasi sertifikasi ketat, mekanisme verifikasi pengukuran serapan karbon yang kredibel, serta transparansi pembagian keuntungan (benefit sharing) bagi nelayan lokal.

Jika model di Malang Selatan ini sukses, cetak birunya bakal direplikasi secara nasional, mulai dari pesisir Gresik, Surabaya, hingga ke pelosok Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Di sisi lain, mantan Wali Kota Surabaya sekaligus mantan Mensos Tri Rismaharini menyoroti potensi instan yang bisa langsung dinikmati warga: ekowisata bahari.

Baca Juga: Bukan Sekadar Tanam Mangrove: Strategi Baru Ubah Pesisir Malang Jadi Mesin Uang Warga

Bagi Risma, keberadaan ekosistem mangrove di CMC memiliki nilai geoekonomi luar biasa sebagai produsen oksigen dunia sekaligus magnet devisa wisata.

Ia mendorong para nelayan setempat untuk mendiversifikasi penghasilan mereka dengan menyulap perahu tangkap ikan menjadi armada wisata pesisir.

Namun, politisi perempuan yang lekat dengan aksi bersih-bersih ini memberikan catatan tebal. Standar kenyamanan dan sanitasi adalah harga mati yang tak bisa ditawar.

"Tidak ada industri pariwisata di belahan dunia mana pun yang bisa bertahan tanpa higienitas. Perahu nelayan yang biasa bau amis ikan harus distandarisasi, dibersihkan, dan ditata agar ramah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," cetus Risma lugas.

Menurut Risma, perputaran uang dari turis yang datang ke CMC harus menciptakan efek domino ekonomi (multiplier effect).

Uang tidak boleh hanya menumpuk di kas pengelola tiket, melainkan harus mengalir deras ke warung kuliner pesisir, perajin suvenir, pemandu lokal, hingga pemilik kapal sewa.

Load More