Mahasiswa UB Malang Demo Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Pada Erick Thohir

SuaraMalang.id - Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak pemberian gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa terhadap Menteri BUMN Erick Thohir di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/3/2023).

Momentum penyematan gelar HC dalam bidang Manajemen Strategi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu berlangsung di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya.

Sementara, mahasiswa yang hendak menyerukan penolakan itu mendapat penghadangan dari keamanan kampus dibantu aparat kepolisian.

"Tolak HC Erick Thohir, tolak HC Erick Thohir," ujar orator aksi melalui alat pengeras suara.

Mahasiswa terus merangsek menuju gedung tempat Erick Thohir berada. Namun terus dihalangi aparat. Sempat terjadi kericuhan dan saling dorong antara mahasiswa dan aparat.

"Universitas Brawijaya membatasi aspirasi. Kami turun aksi karena Brawijaya sedang tidak baik-baik saja," ujar mahasiswa.

"Hak- hak kita tidak dipenuhi mengatasnamakan tugas dan protokol. Kalian tidak punya hak membatasi gerakan kami," katanya melanjutkan.

Sementara dalam keterangan tertulis bertajuk Matinya Integritas Akademik Universitas Brawijaya, Erick Thohir dinilai tidak memenuhi kriteria bagi seorang mendapat gelar doktor honoris causa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1980.

"Erick Thohir tidak memenuhi kriteria sehingga dapat mempengaruhi integritas akademik Universitas Brawijaya secara signifikan. Sebagai institusi akademik yang memiliki standar dan nilai-nilai yang tinggi, seharusnya universitas dapat mempertimbangkan secara seksama siapa yang pantas mendapatkan gelar akademik,"

Baca Juga: Erick Thohir Pimpin langsung Panitia Lokal Piala Dunia U-20, Alasannya Karena Ini

Perlu diketahui bahwa Erick Thohir politisi yang saat ini sedang menjabat sebagai menteri BUMN dan digadang-gadang menjadi capres atau cawapres pada pilpres 2024.

"Tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada transaksi politik antara universitas Brawijaya, mengingat konstelasi politik yang semakin dekat dengan Pemilihan Presiden 2024," ujarnya.

Kontributor : Aziz Ramadani