Percepat Turunkan Kasus Stunting, BKKBN Minta Malang Giatkan Posyandu

SuaraMalang.id - Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan Pemerintah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur menggiatkan posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting di Kota Malang yang menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 masih 25,7 persen antara lain menggiatkan pemantauan tumbuh kembang bayi di posyandu.

"Salah satunya lewat pemantauan langsung, pengukuran bayi, agar bidan dapat mengukur balita dengan baik dan benar sesuai standar kesehatan," katanya saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Jumat.

"Yang untuk pengukuran SSGI tahun 2022 mohon bisa dikawal betul, karena yang mengukur bidan Kota Malang, bayi yang diukur juga bayi Kota Malang, sehingga harapannya mendekati kenyataan hasilnya nanti," kata Hasto.

Baca Juga: Melawan Stunting dengan Sayur Lodeh dan Tempe

Penimbangan dan pengukuran bayi dan balita merupakan bagian dari upaya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak guna mencegah terjadinya kekurangan gizi pada anak.

Data hasil penimbangan dan pengukuran bayi yang rutin dilakukan dalam kegiatan posyandu dibutuhkan untuk mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak sejak dini sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Selain pemantauan tumbuh kembang anak, Hasto mengemukakan, pendampingan bagi keluarga juga penting dalam upaya penanggulangan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes atau lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.

"Misalnya ibu hamil, pasangan usia subur yang akan hamil, keluarga yang sanitasinya tidak baik, tidak memiliki jamban dan air bersih. Itu yang perlu diperhatikan," katanya.

Di samping itu, Hasto mengingatkan dinas terkait untuk memastikan bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran mengingat PKH sasarannya mencakup keluarga dengan ibu hamil dan anak balita serta keluarga dengan risiko stunting.

Baca Juga: Kampanye KB yang Sulit Digalang Setelah Era Reformasi

Hasto optimistis angka kasus stunting di Kota Malang bisa turun menjadi 15,1 persen pada 2024 sesuai target jika program pemantauan tumbuh kembang bayi, pendampingan keluarga, dan program-program bantuan sosial dari pemerintah berjalan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa Pemerintah Kota Malang menggelar rembug stunting, menjalankan program-program intervensi, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, serta membenahi sanitasi guna mengatasi masalah stunting.

Ia berharap upaya-upaya tersebut dapat menurunkan angka kasus stunting di wilayahnya menjadi 15,1 persen pada 2024. [ANTARA]