232 Daerah di Indonesia Terlanda Wabah PMK, Kementan Serius Kendalikan Wabah

SuaraMalang.id - Berdasarkan data resmi yang dilaporkan di laman siagapmk.id saat ini tercatat penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) telah terjadi di 21 provinsi pada 232 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Dan jumlah yang tertular sampai hari ini mencapai 320.016 ribu dengan jumlah yang sudah sembuh mencapai 108.266 ribu ekor. Kemudian ada yang potong paksa 2.820 ekor dan yang mati 2.029 ekor," kata Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun.

Makmun mengatakan, semua data yang ada sudah melalui validasi dari petugas lapangan, dinas kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat baik di Kementan maupun BNPB. Semua data itu dilaporkan langsung petugas paramedik dan bisa diakses oleh semua orang.

"Data dapat kita telusuri hingga di tingkat desa, sehingga mempermudah kita untuk melakukan pengawasan atau kontrol di tingkat desa," katanya.

Baca Juga: Anggota DPRD Lampung Sayangkan Sikap Pemprov yang Tidak Aktif Tangani PMK

Lebih lanjut Makmun menyampaikan, Kementan saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan wabah PMK ini.

"Kementan telah mendistribusikan vaksin yang dilakukan secara bertahap dengan target populasi yang pertama adalah ternak aset dan ternak dengan nilai ekonomi tinggi seperti sapi/kerbau perah dan sapi bibit, serta sapi yang berpotensi tinggi untuk dilalulintaskan di 19 provinsi. Ketersediaan vaksin sebanyak 800.000 dosis dan telah terdistribusi sebanyak 669.400 dosis," kata Makmun.

Saat ini ternak yang telah divaksin sebanyak 296.973 ekor dan ditargetkan selesai sebelum Idul Adha.

"Untuk ternak yang sakit kita fokuskan untuk diobati dulu biar sembuh, setelah sembuh enam bulan kemudian baru dapat divaksin karena setelah sembuh ternak akan mempunyai antibodi tersendiri," kata Makmun.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa pemerintah serius memantau dan menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) baik di lapangan maupun melalui crisis center secara nasional.

Baca Juga: Cegah Masyarakat Was-was Beli Hewan Kurban, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Vaksinasi PMK

Selain pembentukan Satgas, pemerintah juga melakukan pengaturan pembatasan lalu lintas hewan, memberikan obat-obatan, disinfektan hingga memberikan vaksinasi terhadap ternak di wilayah terdampak.