3 Juta Vaksin Disiapkan Buat Atasi Wabah PMK di Kabupaten Malang

SuaraMalang.id - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang masih bisa dibilang tinggi. Untuk menekan penyebaran virus tersebut, pemerintah kabupaten setempat telah menyiapkan vaksinasi ternak.

Seperti dijelaskan Wakil Bupati Malang Didik Gatot, pemerintah kabupaten setempat telah menyiapkan 3 juta vaksin yang disiapkan dengan target selesai disuntikkan pada Juli 2022 nanti.

Menurut Gatot, target bulan Juli 2022 ini 3 juta vaksin untuk tahap pertama harus sudah selesai disuntikkan pada ternak yang terjangkit penyakit PMK ini.

"Namun begitu seperti diketahui Kabupaten Malang yang populasinya cukup banyak ada sekitar 400 000 ekor sapi, Pemkab Malang akan bersurat pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dengan data real di lapangan," ujarnya seperti dikutip dari suarajatimpost.com jejaring media suara.com, Kamis (09/06/2022).

Baca Juga: Pahit Manis Keberagaman di Mata Seorang Anak

"Berapa jumlah ternak yang terindikasi positif PMK, berapa jumlah populasi ternaknya dan berapa yang mati, data ini yang akan kami sampaikan dalam surat tersebut," katanya menambahkan.

Data yang akan disampaikan Pemkab Malang ke Pemprov Jatim maupun PP guna keterkaitan bantuan, sehingga bantuan yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran.

Selain itu Pemkab Malang menyiapkan bantuan khusus langsung tunai dalam bentuk sembako pada peternak yang terdampak PMK.

"Singkronisasi data real di lapangan sangat diperlukan agar supaya bantuan dari Pemerintah untuk warga masyarakat yang terdampak PMK ini tepat sasaran," ujarnya.

"Hari ini Pemkab Malang akan membagikan bantuan langsung tunai berupa sembako pada para peternak yang populasi ternak mengalami PMK ini, bagi peternak yang sapinya sehat ya tidak mendapatkan bantuan," terang Wabup Malang menambahkan.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Desa di Ponorogo Ini Terapkan Lockdown Bagi Hewan Ternak

Pemkab Malang menyiapkan anggaran dari APBD dari Batuan tidak terduga (BTT) sekitar kurang lebih 3 milyar yang penanganan dampak PMK di wilyah terdampak.