PKS Menilai Pemerintah Tak Konsisten Terkait Rencana Naikkan Harga Pertamax

SuaraMalang.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai pemerintah tidak konsisten. Terutama rencana menaikkan harga BBM jenis Pertamax dalam waktu dekat ini.

Mulyanto menuturkan Komisi VII DPR RI tidak pernah membahas soal secara rinci kenaikan harga Pertamax.

Ia berharap pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan, terlebih berkenaan harga BBM. Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.

"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax," ujarnya mengutip dari Timesindonesia.co.id, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Tukang Bensin Eceran Tanggapi Kabar Kenaikan Pertamax: Kalau Memang Benar, Saya Juga Naikkan Harga

"Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," sambungnya.

Mulyanto mengatakan, akibatnya masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, mana yang BBM khusus penugasan dan mana BBM bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah. 

"Ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair," kata Mulyanto.

Selain itu, ungkap Mulyanto, kenaikan Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite.  Karena Selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut. 

"Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar Rp 100 triliun. Ini cara yang elegan untuk menyehatkan Pertamina," tandas Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS.

Baca Juga: Cerita Warga Campaka Sudah Tiga Hari BBM di Cianjur Mendadak Langka