HR juga telah meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk mendampingi pemulihan Mawar.
"Sudah didampingi Psikolog juga saya dan anak sudah dilakukan trauma healing," ujar dia.
Sejauh ini, kondisi Mawar mulai membaik. Namun, trauma dengan ayah tiri masih melekat.
"Contohnya itu ketika mau keluar sama saya itu pasti dia nanya 'apa ini mau nemuin ayah?' Dia masih trauma begitu," ujar dia.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Harry Setia Budi mengaku sudah melakukan pendampingan. Mawar dan HR sudah dibawa ke psikiater dan dilakukan trauma healing.
"Ibu dan anak itu sudah kami bawa ke psikiater. Ibunya terpukul yang terutama itu atas kejadian yang menimpa anaknya. Dan hasil diagnosisnya belum keluar," kata dia.
Dia pun kini melakukan pemantauan secara intens terhadap ibu dan anak itu.
"Kami lakukan pemantauan terus menerus sampai sekarang," ujar dia.
Terpisah Humas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA asal Malang, Hilfili Mahardika mengaku kasus ini sudah banyak terjadi. Korban kebanyakan memang takut melapor karena beberapa faktor yang mempengaruhi.
Baca Juga: Marak Kasus Kekerasan Seksual, Dorongan Pengesahan RUU TPKS Terus Menggema
"Pertama itu kan aib dia malu mau melapor ke siapa? RT? Atau siapa mereka kebanyakan diam. Karena belum banyak sosialisasi bahwa pencabulan atau kekerasan seksual itu adalah tindakan melanggar hukum. Bahkan meskipun dilakukan orang terdekat," kata dia.
Dia melanjutkan, korban kebanyakan takut ketika melapor ke pengacara. Padahal laporan ke pengacara itu penting untuk pendampingan hukum.
"Karena stigmanya itu mereka takut membayar kalau lapor ke pengacara. Seharusnya ke LBH dan itu gratis," ujar dia.
LBH Peka pun pernah menangani kasus serupa. Namun, kasusnya bukan pencabulan.
"Tapi pemerkosaan. Dan itu anak dan ayah tiri. Kasus itu tertangani dan korban kami lindungi hingga kasusnya selesai," tutur dia.
Menyikapi kian banyaknya kasus kekerasan seksual, Fili mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan. Sebab dengan disahkannya RUU tersebut, korban dipastikan bisa tertangani secara hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Dedikasi Mantri BRI Dewi Natalia, 15 Tahun Gerakkan Ekonomi Pedagang Lampung
-
Holding UMi 5 Tahun, dari Akses Menuju Kesejahteraan
-
Audiensi Berujung Ricuh: Anggota DPRD Malang Masuk RS Usai Diseruduk Warga
-
Mudahkan Transaksi dan Remitansi PMI, BRImo Taiwan Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2026
-
Insiden Kampus UB Malang: Mahasiswa FK Jatuh dari Lantai Enam, Polisi Telusuri Motif