Lambannya Vaksinasi COVID-19 di Situbondo, Ini Penyebabnya

SuaraMalang.id - Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berjalan lamban. Alhasil, baru sekitar 59 persen cakupan vaksinasi dari total sasaran 548.304 jiwa di wilayah setempat.

Lemotnya vaksinasi itu diungkap Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam sambutannya di acara HUT Ke-50 Korps Pegawai Reublik Indonesia (KORPRI) di Pendopo Kabupaten Situbondo, Senin (29/11/2021).

"Untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) minimal 70 persen dari sasaran vaksinasi dan harus mendapat vaksin dosis pertama," ujar Bung Karna, sapaan bupati mengutip dari Antara, Senin.

Lambannya vaksinasi di Situbondo, lanjut dia, disebabkan semangat ASN yang kendor dalam upaya percepatan vaksinasi. Padahal, Ia telah menerbitkan surat edaran tentang percepatan vaksinasi, pada akhir Oktober lalu.

Menurutnya, pengabdian dan loyalitas ASN sangat dibutuhkan, terutama di situasi sulit akibat pandemi Virus Corona ini.

"Ini bukti bahwa komitmen ASN melemah. Semangatnya mulai kendor. Ayo, kita sukseskan vaksinasi, agar masyarakat terhindar dari virus corona," tutunrya.

Pada masa-masa sult ini, lanjut bupati, harapan masyarakat tinggi, sedangkan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah justru menurun.

"Korpri yang tangguh itu butuh pengabdian dan loyalitas yang tinggi. Dan itu perlu dibuktikan, dan sekarang lah waktunya," katanya.

Bupati Karna Suswandi mengatakan dana yang dimiliki pemerintah daerah sangat minim. Sebab pandemi COVID-19 berdampak terhadap menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Info Vaksin Surabaya 29 November 2021, Vaksinasi Massal di 2 Tempat Pagi Ini

"Posisi APBD Situbondo di angka Rp1,6 triliun. Sebanyak Rp1,35 miliar digunakan untuk belanja operasional, dan selebihnya sekitar Rp250 miliar untuk belanja modal," tuturnya.

Bupati menambahkan pengabdian dan loyalitas ASN diuji saat kondisi fiskal daerah menurun, sedangkan pembangunan harus terus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

"Saya berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) menyadari ini. Untuk menyiasatinya, antar OPD harus bekerja sama dengan baik, dan bergotong royong," ujarnya.