Tragedi Berdarah 1965, Kisah Kelam Penumpasan PKI di Malang Selatan

SuaraMalang.id - Tragedi pemberantasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 atau dikenang dengan G30SPKI, masih membekas di ingatan Sahri. Sebuah peristiwa berdarah dan menjadi catatan sejarah kelam negeri ini.

Sahri, kakek berusia 72 tahun ini merupakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Malang, atau sebelumnya berjuluk pertahanan sipil (Hansip) di masa Orde Baru.

Sedangkan pada masa Orde Lama bernama Pertahanan Rakyat (Hanra) dan Organisasi Keamanan Desa (OKD). Sahri muda telah bergabung dengan organisasi tersebut dan telah banyak makan asam garam.

“Saya ini sudah jadi keamanan masyarakat sejak masih berusia 20 tahunan,” kata Sahri mengutip dari Terakota.id.

Baca Juga: Ajak Warga Nobar Film G30S/PKI, PA 212: Waspada! PKI Bisa Mati Tapi Komunis Selalu Hidup

Sejak masa Orde Lama. Organisasi sebagai bagian dari komponen pertahanan dan keamanan yang dibentuk Negara. Melalui program pembinaan rakyat terlatih dalam rangka bela Negara.

Selama menjadi personel keamanan rakyat, lanjut Sahri, peristiwa yang masih membekas dalam ingatannya adalah tragedi 1965. Pembantaian terhadap anggota, simpatisan maupun mereka yang dituduh anggota PKI pada kurun 1965 – 1966.

Sahri masih berusia sekitar 20 tahunan saat peristiwa berdarah itu terjadi. Ia dan para pemuda desa lainnya ditarik masuk sebagai anggota Pertahanan Rakyat (Hanra). Mau tidak mau, turut terlibat dalam pengganyangan besar – besaran terhadap para tertuduh PKI.

“Pilihan saat itu ya harus ikut. Kalau tidak mau bisa – bisa saya sendiri yang dituduh PKI,” ujarnya.

Sebagian anggota Hansip dipersenjatai militer dengan penugasan. Pada masa 1965, Sahri diberi tugas mengawal pemeriksaan orang-orang yang baru saja ditangkap dengan tuduhan terlibat PKI. Beruntung ia tidak ditugaskan di kampungnya sendiri.

Baca Juga: PKS Instruksikan Seluruh Kadernya Nonton Film G30S PKI

Banyak di antara mereka, para tertuduh PKI, berasal luar Kota Malang. Orang – orang yang ditahan tanpa proses peradilan itu kemudian dikumpulkan di salah satu kantor militer di bawah Angkatan Darat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selama di kantor militer itu pula interogasi disertai siksaan dialami para tahanan tersebut.