SuaraMalang.id - Ada kabar mengejutkan terkait kuota haji tahun ini. Indonesia dikabarkan tidak mendapatkan kuota dari Pemerintah Arab Saudi gara-gara masalah vaksin.
Akibatnya, pemerintah tidak bisa memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci tahun 2021 ini. Merespons masalah itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menjelaskan persoalan itu.
Pemerintah, kata dia, melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan tersebut.
"Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO," kata LaNyalla, dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Selasa (1/6/2021).
Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac.
Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji.
"Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat," ujarnya.
"Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita," tuturnya.
Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson, sebagai syarat jemaah Indonesia bisa berangkat Haji ke Arab Saudi.
Baca Juga: Arab Saudi Belum Beri Kepastian, Indonesia segera Putuskan soal Ibadah Haji
Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson merupakan satu di antara empat jenis vaksin yang menjadi syarat jemaah Haji ke Arab Saudi.
Berita Terkait
-
Arab Saudi Belum Beri Kepastian, Indonesia segera Putuskan soal Ibadah Haji
-
Jelang 1,5 Bulan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kuota Masih Dipertanyakan?
-
Sisa Waktu 1,5 Bulan, Indonesia Dipastikan Tak Dapat Kuota Haji?
-
DPR: Sertifikasi Vaksin Sinovac Harus Segera Dinegosiasikan Demi Kuota Haji
-
Soal Kuota Haji 2021, DPR Desak Pemerintah Aktif Lobi Arab Saudi
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Misteri Jasad Wanita Tanpa Identitas di Dalam Sumur Gegerkan Warga Bululawang
-
Dukung Danantara Indonesia, BRI Perkuat Transformasi dan Bisnis Produktif
-
Inovasi di TPA Supit Urang: Saat Sampah Plastik Malang Disulap Jadi Solar Pembakar Mesin
-
Sinergi BRI dan KPP: Penyaluran KUR Perumahan Tembus Rp10,6 Triliun
-
Jutaan Batang Rokok Ilegal di Malang Disita: Modus Licin Terendus