SuaraMalang.id - Ada kabar mengejutkan terkait kuota haji tahun ini. Indonesia dikabarkan tidak mendapatkan kuota dari Pemerintah Arab Saudi gara-gara masalah vaksin.
Akibatnya, pemerintah tidak bisa memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci tahun 2021 ini. Merespons masalah itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menjelaskan persoalan itu.
Pemerintah, kata dia, melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan tersebut.
"Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO," kata LaNyalla, dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Selasa (1/6/2021).
Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac.
Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji.
"Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat," ujarnya.
"Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita," tuturnya.
Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson, sebagai syarat jemaah Indonesia bisa berangkat Haji ke Arab Saudi.
Baca Juga: Arab Saudi Belum Beri Kepastian, Indonesia segera Putuskan soal Ibadah Haji
Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson merupakan satu di antara empat jenis vaksin yang menjadi syarat jemaah Haji ke Arab Saudi.
Berita Terkait
-
Arab Saudi Belum Beri Kepastian, Indonesia segera Putuskan soal Ibadah Haji
-
Jelang 1,5 Bulan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kuota Masih Dipertanyakan?
-
Sisa Waktu 1,5 Bulan, Indonesia Dipastikan Tak Dapat Kuota Haji?
-
DPR: Sertifikasi Vaksin Sinovac Harus Segera Dinegosiasikan Demi Kuota Haji
-
Soal Kuota Haji 2021, DPR Desak Pemerintah Aktif Lobi Arab Saudi
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Sukhoi Asal Malang Guncang Langit Perancis: Rahasia Layangan Rp7 Ribu Tembus Kejuaraan Dunia
-
Wajah Baru Pasar Induk Gadang Ditarget Rampung Lebih Cepat
-
Datang Sendiri ke Kantor Polisi, Pengasuh Ponpes di Malang Resmi Tersangka Pelecehan
-
Gus Thuba Pimpin Penyegelan 3 Ponpes di Malang Usai Skandal 20 Tahun Terkuak
-
Sengkarut Data Alamat di Hari Pertama SPMB Malang 2026