Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Selasa, 04 Mei 2021 | 09:53 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengenakan pakaian adat Madura saat mengikuti Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-75 RI, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (17/8/2020). ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Dalam keterangan itu, ia menjelaskan tren penurunan angka kemiskinan dari era pemerintahan presiden pertama Soekarno sampai Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Informasi itu juga ia sampaikan ke peserta webinar pada Sabtu minggu lalu.

"Karena kita punya negara merdeka, maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya; apalagi kalau tidak ada korupsi (angka kemiskinan dapat diturunkan lebih banyak, red)," ujarnya menegaskan.

Pada momentu itu, Mahfud juga membahas dua isu berbeda yang masing-masing tidak punya hubungan kausalitas atau sebab-akibat.

"Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi," ucap Mahfud.

Baca Juga: Buronan Korupsi Rp 41 Miliar Bank Sulselbar Diringkus Malam Hari

"Kedua, karena negara kita merdeka, maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi, berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi," tutur Mahfud.

"Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas-nya," ujar dia menambahkan.

Load More