SuaraMalang.id - Program Vaksin Gotong Royong yang digeber pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Epidemiolog di Griffith University, dr. Dicky Budiman.
Pria juga Kolaborator Saintis LaporCovid-19 itu masih meragukan tujuan vaksinasi Gotong Royong atau vaksin dari pihak swasta tersebut.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri? Perspektif Hukum dan Realitas di Lapangan, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengemukakan, bahwa tujuan vaksinasi, khususnya Covid-19 telah diatur oleh WHO, salah satunya tentang tujuan menyelamatkan masyarakat rentan.
Baca Juga: Simak, Ini 3 Beda Vaksin Gotong Royong dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah
"Fokus utama program vaksinasi adalah menyelamatkan banyak orang yang rentan, bukan orang yang bekerja di institusi atau publik tertentu," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus mengatur mekanisme yang jelas tentang vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sehingga tidak melenceng dari tujuan utama, terlebih hal itu melenceng ke tujuan ekonomi semata.
Dicky menilai tujuan paling penting pada vaksinasi Gotong Royong belum terlihat.
"Ada tidak sinkron antara tujuan vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri (Gotong Royong)," sambung dia.
Ia melanjutkan, program vaksinasi Gotong Royong atau mandiri dengan keterlibatan badan usaha atau swasta akan sangat bermanfaat jika mekanismenya telah merujuk aturan standar WHO.
Baca Juga: Ribuan Pengusaha Ramai-ramai Antre Vaksin Gotong Royong
"Keterlibatan sektor swasta ada potensi maksimalisasi pelayanan, tapi ada catatan dari WHO, jika peran dan fungsi sektor ini sudah jelas didefinisikan, bahwa pelayanan vaksinasi mendukung tujuan utamanya tadi (menyelamatkan masyarakat rentan)," jelasnya.
Tentang mekanisme yang perlu diperjelas oleh pemerintah, Dicky mencontohkan mulai tata cara pelaporannya, dan bagaimana quality control terhadap vaksin Gotong Royong.
Ia juga kembali mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada pemikiran bahwa vaksinasi merupakan cara jitu satu-satunya menangani pandemi Covid-19. Sebab vaksin tidak dapat berdiri sendiri.
"Jangan dianggap vaksin selesai kemudian pandemi juga tuntas. Belum tentu. Pemerintah harus fokus pada public health secara komprehensif. Perlu ada strategi yang mendukung vaksinasi," urainya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak terlena dengan program vaksinasi, namun mengabaikan mekanisme dasar penanganan pandemi, yakni 3T (testing, tracing dan treatment).
"Vaksin saja tidak cukup. 3T adalah basic menangani wabah pandemi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jemaah Haji Wajib Vaksinasi Meningitis dan PolioSebelum ke Tanah Suci, Kemenkes Ungkap Alasannya!
-
Dear Pawrents, Kapan Kucing Bisa Vaksin Setelah Melahirkan? Jangan sampai Anabul Sakit
-
Pentingnya Vaksinasi Influenza Ibu Hamil, Bisa Jadi Garda Terdepan Lindungi Antibodi Bayi?
-
Tragis! Siska Bocah 10 Tahun Derita Kanker Ganas Pasca Vaksinasi di Sekolah, Keluarga Minta Bantuan
-
Peran Vaksinasi Dewasa dalam Meningkatkan Kesehatan dan Mengurangi Biaya Medis Jangka Panjang
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
BRImo Versi Bilingual Hadir: Transaksi Makin Lancar, Pengguna Makin Puas
-
Dinilai Sangat Strategis, Pembangunan Tol Malang - Kepanjen Butuh Dana Rp 7,5 Triliun
-
Sekolah Rakyat akan Dibuka di Malang, Ini Kategori Siswanya
-
Pencurian di Malang, CCTV Bongkar Aksi 2 Maling
-
Skandal Rupadaksa Guncang UIN Malang, Rektorat Turun Tangan: Terancam Sanksi Berat