SuaraMalang.id - Program Vaksin Gotong Royong yang digeber pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Epidemiolog di Griffith University, dr. Dicky Budiman.
Pria juga Kolaborator Saintis LaporCovid-19 itu masih meragukan tujuan vaksinasi Gotong Royong atau vaksin dari pihak swasta tersebut.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri? Perspektif Hukum dan Realitas di Lapangan, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengemukakan, bahwa tujuan vaksinasi, khususnya Covid-19 telah diatur oleh WHO, salah satunya tentang tujuan menyelamatkan masyarakat rentan.
"Fokus utama program vaksinasi adalah menyelamatkan banyak orang yang rentan, bukan orang yang bekerja di institusi atau publik tertentu," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus mengatur mekanisme yang jelas tentang vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sehingga tidak melenceng dari tujuan utama, terlebih hal itu melenceng ke tujuan ekonomi semata.
Dicky menilai tujuan paling penting pada vaksinasi Gotong Royong belum terlihat.
"Ada tidak sinkron antara tujuan vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri (Gotong Royong)," sambung dia.
Ia melanjutkan, program vaksinasi Gotong Royong atau mandiri dengan keterlibatan badan usaha atau swasta akan sangat bermanfaat jika mekanismenya telah merujuk aturan standar WHO.
Baca Juga: Simak, Ini 3 Beda Vaksin Gotong Royong dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah
"Keterlibatan sektor swasta ada potensi maksimalisasi pelayanan, tapi ada catatan dari WHO, jika peran dan fungsi sektor ini sudah jelas didefinisikan, bahwa pelayanan vaksinasi mendukung tujuan utamanya tadi (menyelamatkan masyarakat rentan)," jelasnya.
Tentang mekanisme yang perlu diperjelas oleh pemerintah, Dicky mencontohkan mulai tata cara pelaporannya, dan bagaimana quality control terhadap vaksin Gotong Royong.
Ia juga kembali mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada pemikiran bahwa vaksinasi merupakan cara jitu satu-satunya menangani pandemi Covid-19. Sebab vaksin tidak dapat berdiri sendiri.
"Jangan dianggap vaksin selesai kemudian pandemi juga tuntas. Belum tentu. Pemerintah harus fokus pada public health secara komprehensif. Perlu ada strategi yang mendukung vaksinasi," urainya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak terlena dengan program vaksinasi, namun mengabaikan mekanisme dasar penanganan pandemi, yakni 3T (testing, tracing dan treatment).
"Vaksin saja tidak cukup. 3T adalah basic menangani wabah pandemi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing untuk Taklukkan Bara di Gunung Bromo
-
Bekali Kewirausahaan dan Literasi Keuangan, BRI Siapkan PMI di Taiwan Bangun Usaha Mandiri
-
Misteri Jasad Wanita Tanpa Identitas di Dalam Sumur Gegerkan Warga Bululawang
-
Dukung Danantara Indonesia, BRI Perkuat Transformasi dan Bisnis Produktif
-
Inovasi di TPA Supit Urang: Saat Sampah Plastik Malang Disulap Jadi Solar Pembakar Mesin