SuaraMalang.id - Program Vaksin Gotong Royong yang digeber pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Epidemiolog di Griffith University, dr. Dicky Budiman.
Pria juga Kolaborator Saintis LaporCovid-19 itu masih meragukan tujuan vaksinasi Gotong Royong atau vaksin dari pihak swasta tersebut.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri? Perspektif Hukum dan Realitas di Lapangan, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengemukakan, bahwa tujuan vaksinasi, khususnya Covid-19 telah diatur oleh WHO, salah satunya tentang tujuan menyelamatkan masyarakat rentan.
"Fokus utama program vaksinasi adalah menyelamatkan banyak orang yang rentan, bukan orang yang bekerja di institusi atau publik tertentu," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus mengatur mekanisme yang jelas tentang vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sehingga tidak melenceng dari tujuan utama, terlebih hal itu melenceng ke tujuan ekonomi semata.
Dicky menilai tujuan paling penting pada vaksinasi Gotong Royong belum terlihat.
"Ada tidak sinkron antara tujuan vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri (Gotong Royong)," sambung dia.
Ia melanjutkan, program vaksinasi Gotong Royong atau mandiri dengan keterlibatan badan usaha atau swasta akan sangat bermanfaat jika mekanismenya telah merujuk aturan standar WHO.
Baca Juga: Simak, Ini 3 Beda Vaksin Gotong Royong dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah
"Keterlibatan sektor swasta ada potensi maksimalisasi pelayanan, tapi ada catatan dari WHO, jika peran dan fungsi sektor ini sudah jelas didefinisikan, bahwa pelayanan vaksinasi mendukung tujuan utamanya tadi (menyelamatkan masyarakat rentan)," jelasnya.
Tentang mekanisme yang perlu diperjelas oleh pemerintah, Dicky mencontohkan mulai tata cara pelaporannya, dan bagaimana quality control terhadap vaksin Gotong Royong.
Ia juga kembali mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada pemikiran bahwa vaksinasi merupakan cara jitu satu-satunya menangani pandemi Covid-19. Sebab vaksin tidak dapat berdiri sendiri.
"Jangan dianggap vaksin selesai kemudian pandemi juga tuntas. Belum tentu. Pemerintah harus fokus pada public health secara komprehensif. Perlu ada strategi yang mendukung vaksinasi," urainya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak terlena dengan program vaksinasi, namun mengabaikan mekanisme dasar penanganan pandemi, yakni 3T (testing, tracing dan treatment).
"Vaksin saja tidak cukup. 3T adalah basic menangani wabah pandemi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
1.611 Narapidana Lapas Malang Dapat Remisi Idul Fitri, 7 Orang Langsung Bebas
-
5 Pilihan Hotel di Semarang yang Dekat dengan Tempat Berlibur dan Nyaman Bersama Keluarga
-
Debit BRI Multicurrency, Partner Traveling Modern Termasuk Libur Lebaran ke Mancanegara
-
Jangan Langsung Habiskan THR! Cek Promo BRI Dengan Diskon Hingga 50%: Dijamin Makin Hemat
-
BRI Hadirkan Diskon Spesial Ramadan untuk Kuliner dan Hiburan