SuaraMalang.id - Program Vaksin Gotong Royong yang digeber pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Epidemiolog di Griffith University, dr. Dicky Budiman.
Pria juga Kolaborator Saintis LaporCovid-19 itu masih meragukan tujuan vaksinasi Gotong Royong atau vaksin dari pihak swasta tersebut.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri? Perspektif Hukum dan Realitas di Lapangan, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengemukakan, bahwa tujuan vaksinasi, khususnya Covid-19 telah diatur oleh WHO, salah satunya tentang tujuan menyelamatkan masyarakat rentan.
"Fokus utama program vaksinasi adalah menyelamatkan banyak orang yang rentan, bukan orang yang bekerja di institusi atau publik tertentu," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus mengatur mekanisme yang jelas tentang vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sehingga tidak melenceng dari tujuan utama, terlebih hal itu melenceng ke tujuan ekonomi semata.
Dicky menilai tujuan paling penting pada vaksinasi Gotong Royong belum terlihat.
"Ada tidak sinkron antara tujuan vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri (Gotong Royong)," sambung dia.
Ia melanjutkan, program vaksinasi Gotong Royong atau mandiri dengan keterlibatan badan usaha atau swasta akan sangat bermanfaat jika mekanismenya telah merujuk aturan standar WHO.
Baca Juga: Simak, Ini 3 Beda Vaksin Gotong Royong dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah
"Keterlibatan sektor swasta ada potensi maksimalisasi pelayanan, tapi ada catatan dari WHO, jika peran dan fungsi sektor ini sudah jelas didefinisikan, bahwa pelayanan vaksinasi mendukung tujuan utamanya tadi (menyelamatkan masyarakat rentan)," jelasnya.
Tentang mekanisme yang perlu diperjelas oleh pemerintah, Dicky mencontohkan mulai tata cara pelaporannya, dan bagaimana quality control terhadap vaksin Gotong Royong.
Ia juga kembali mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada pemikiran bahwa vaksinasi merupakan cara jitu satu-satunya menangani pandemi Covid-19. Sebab vaksin tidak dapat berdiri sendiri.
"Jangan dianggap vaksin selesai kemudian pandemi juga tuntas. Belum tentu. Pemerintah harus fokus pada public health secara komprehensif. Perlu ada strategi yang mendukung vaksinasi," urainya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak terlena dengan program vaksinasi, namun mengabaikan mekanisme dasar penanganan pandemi, yakni 3T (testing, tracing dan treatment).
"Vaksin saja tidak cukup. 3T adalah basic menangani wabah pandemi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Drama Evakuasi Pendaki Ilegal Gunung Semeru yang Berakhir di Tangan Hukum
-
Singo Edan Kian Garang: Hansamu Yama Resmi Menetap, Si Anak Hilang Kembali Pulang
-
Polemik Panas Yakuza Maneges vs PBNU Soal Segel Pesantren di Malang
-
Cuci Gudang di Kandang Singa! Samuel Balinsa dan Deretan Bintang Resmi Pamit dari Arema FC
-
Kucing-kucingan di Jalur Tikus: 13 Pendaki Ilegal Gunung Semeru Diciduk, 4 Lainnya Jadi Buruan