SuaraMalang.id - Program Vaksin Gotong Royong yang digeber pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Epidemiolog di Griffith University, dr. Dicky Budiman.
Pria juga Kolaborator Saintis LaporCovid-19 itu masih meragukan tujuan vaksinasi Gotong Royong atau vaksin dari pihak swasta tersebut.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri? Perspektif Hukum dan Realitas di Lapangan, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengemukakan, bahwa tujuan vaksinasi, khususnya Covid-19 telah diatur oleh WHO, salah satunya tentang tujuan menyelamatkan masyarakat rentan.
"Fokus utama program vaksinasi adalah menyelamatkan banyak orang yang rentan, bukan orang yang bekerja di institusi atau publik tertentu," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus mengatur mekanisme yang jelas tentang vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sehingga tidak melenceng dari tujuan utama, terlebih hal itu melenceng ke tujuan ekonomi semata.
Dicky menilai tujuan paling penting pada vaksinasi Gotong Royong belum terlihat.
"Ada tidak sinkron antara tujuan vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri (Gotong Royong)," sambung dia.
Ia melanjutkan, program vaksinasi Gotong Royong atau mandiri dengan keterlibatan badan usaha atau swasta akan sangat bermanfaat jika mekanismenya telah merujuk aturan standar WHO.
Baca Juga: Simak, Ini 3 Beda Vaksin Gotong Royong dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah
"Keterlibatan sektor swasta ada potensi maksimalisasi pelayanan, tapi ada catatan dari WHO, jika peran dan fungsi sektor ini sudah jelas didefinisikan, bahwa pelayanan vaksinasi mendukung tujuan utamanya tadi (menyelamatkan masyarakat rentan)," jelasnya.
Tentang mekanisme yang perlu diperjelas oleh pemerintah, Dicky mencontohkan mulai tata cara pelaporannya, dan bagaimana quality control terhadap vaksin Gotong Royong.
Ia juga kembali mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada pemikiran bahwa vaksinasi merupakan cara jitu satu-satunya menangani pandemi Covid-19. Sebab vaksin tidak dapat berdiri sendiri.
"Jangan dianggap vaksin selesai kemudian pandemi juga tuntas. Belum tentu. Pemerintah harus fokus pada public health secara komprehensif. Perlu ada strategi yang mendukung vaksinasi," urainya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak terlena dengan program vaksinasi, namun mengabaikan mekanisme dasar penanganan pandemi, yakni 3T (testing, tracing dan treatment).
"Vaksin saja tidak cukup. 3T adalah basic menangani wabah pandemi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
2 Ibu-ibu di Malang Tertimpa Pohon Beringin Tumbang Saat Cuci Baju, Seorang Tewas
-
Banjir Malang Dipicu Endapan Sampah hingga Bozem Meluap, Ini Penjelasan Wali Kota
-
Bea Cukai Malang Musnahkan 3,2 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Capai Rp 2,39 Miliar
-
Operasi Zebra Semeru 2025 di Malang Catat 103 Ribu Pelanggaran, ETLE Makin Diperketat!
-
Lonjakan Kasus HIV di Kota Malang, Ini Cara Dinkes Percepat Penanganan!