Kerusuhan di Gedung Capital, Media Sosial Blokir Akun Trump Dinilai Telat

SuaraMalang.id - Para ahli menilai kecaman Facebook, Twitter, Instagram dan jejaring sosial lain terhadap Trump menjadi penyebab dari kerusuhan di gedung Capitol. Menurutnya, harusnya itu dilakukan jauh hari.

Seperti diketahui, Trump telah berulang kali melanggar aturan situs media sosial selama masa kepresidenannya. Termasuk postingan Trump di mana tampaknya mendorong para pendukungnya mempertimbangkan adanya aksi kekerasan pada 6 Januari, yang terposting pada 19 Desember lalu.

Chris Sacca, seorang selebriti kapitalis ventura yang merupakan investor awal di Twitter, termasuk di antara mereka yang secara pribadi menuduh mereka yang bekerja di perusahaan media sosial telah mendorong kekerasan.

"Tangan Anda berlumuran darah," tulisnya, menunjuk kepala eksekutif Twitter Jack Dorsey dan Mark Zuckerberg dari Facebook.

“Selama empat tahun Anda telah merasionalisasi teror ini. Menghasut pengkhianatan dengan kekerasan bukanlah latihan kebebasan berbicara. Jika Anda bekerja di perusahaan itu, itu juga ada pada Anda. Matikan itu," tegasnya dilansir laman Independent, Jumat (8/1/2021).

Tuduhan tanggung jawab datang dari mereka yang pernah bekerja di perusahaan juga. Mantan kepala petugas keamanan Facebook, Alex Stamos, mengatakan bahwa kedua perusahaan perlu menghapus akunnya. Insiden tersebut menunjukkan masalah yang lebih luas dengan industri teknologi, dan kegagalannya untuk mengatur dirinya sendiri.

Ellen Pro, yang menjabat sebagai kepala eksekutif Reddit antara 2014 dan 2015, mencatat bahwa dia telah memperingatkan Twitter bahwa Donald Trump dapat menggunakan situs tersebut untuk mencoba kudeta. Dia mencatat bahwa dia di antara pegiat lain telah mengatakan kepada Twitter untuk "melakukan yang benar" dengan mengeluarkan Trump dari layanan, tetapi situs tersebut tidak mengambil tindakan tegas.

Dari sebelum pemilu hingga kekerasan di gedung Capitol, baik Facebook maupun Twitter mengandalkan label. Catatan singkat tersebut ditambahkan ke setiap tweet yang dianggap telah melanggar aturan dan berarti bahwa postingan akan tetap online tetapi dengan konteks bahwa klaim situs tersebut akan membatasi kerusakan apa pun.

Kedua perusahaan berpendapat bahwa label tersebut memungkinkan keseimbangan prioritas: melindungi pidato politik, tetapi memastikan bahwa label tersebut tidak dapat digunakan untuk mempromosikan informasi palsu atau konten berbahaya lainnya.

Baca Juga: Unjuk Rasa Pilpres di DPR Amerika Serikat Ricuh, 13 Warga Diamankan

Mereka masing-masing beralih ke label dalam upaya untuk membatasi efek postingan Trump saat perusuh mulai menyerang gedung-gedung pemerintah.