Menkominfo Benarkan Hacker Bjorka Telah Sebarkan Data-data Pemerintah, Tapi..

"Jika ada yang berpikir saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu dia siapa. Tapi saya akan bantu supaya @ListyoSigitP mendengar desakan kalian," kata Bjorka dalam cuitannya di Twitter Senin (12/9/2022) kemarin.

Data pribadi Tito ini disebarkan lewat grup Telegramnya. Bjorka menyampaikan, Sambo adalah 'orangnya' Tito. Tito adalah mantan kapolri yang menjabat dari tahun 2016 sampai 2019. "Anda bisa bertanya soal Sambo ke dia. Karena Sambo adalah orangnya," kata Bjorka.

Selain Tito, Bjorka menyerang Menkominfo Johnny G. Plate. Kata Bjorka, Johnny G. Plate mengganti nomor teleponnya setelah disebarkan ke publik. Johnny mengganti nomornya ke nomor telepon Amerika Serikat yang diawali dengan kode +1.

"Kenapa Anda ganti nomor telepon ke nomor telepon AS pak @PlateJohnny? Apa betul nomor Indonesia tidak aman lagi digunakan," kata Bjorka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diserang oleh Bjorka. Ia menyebarkan nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri dan orang tua dari mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Doxing tersebut disertai pesan yang meledek dari Bjorka. "Apa Anda sudah mengatasi masalah banjir dan macet pak (Anies Baswedan)? Karena Jakarta bukan cuma Sudirman dan Thamrin," kata Bjorka.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi meminta Badan Siber Sandi Negara atau BSSN dan Siber Polri menangkap orang di balik Bjorka tersebut.

"Segera bertindak, investigasi, menelusuri dan bersama divisi Cyber Crime Polri menangkap pelakunya," katanya dikutip dari detik.com.

Ia menyampaikan dalam undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pengendali data baik lembaga negara maupun swasta berkewajiban untuk melindungi data warga negara Indonesia atau WNI.

Baca Juga: Sebut Data yang Dibocorkan Bukan Rahasia, Hacker Bjorka Serang Mahfud MD

UU itu sampai saat ini belum disahkan. Ia pun berharap, dengan dibangunnya Comp Security Incident Response Team (CSIRT) ke depan kebocoran data pribadi bisa dicegah.

"Koordinasi antar lembaga akan diatur juga dalam UU ini, termasuk kerjasama antar lembaga negara," jelasnya.

"Semoga sampai CSIRT ini terbentuk, peretasan dan kebocoran data di lembaga negara bisa dicegah dan data pribadi milik masyarakat terlindungi," ujarnya soal Hacker Bjorka.