Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Senin, 12 September 2022 | 12:56 WIB
Mahasiswa memblokir jalur nasional di Mojokerto, demo menolak kenaikan harga BBM subsidi, Rabu (7/9/2022).[Suara Jatim/Zen Arivin]

SuaraMalang.id - Gelombang unjuk rasa menolak harga BBM naik di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir ini dinilai bernuansa politis pragmatis. Hal itu diungkap Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing.

"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Kendati demikian, masyarakat demonstrasi atau berunjuk rasa tentu saja sah-sah saja, karena hal itu hak semua orang dalam negara demokrasi.

Kemudian, Emrus menegaskan kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak tentunya direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Namun, menurut Emrus kenyataannya tidak demikian.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Hacker Bjorka Variabel Opisisi Bikin Semangat Buruh dan Mahasiswa Demo

"Di Jakarta (misalnya) masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemar-nya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis," tutur Emrus.

Menurut Emrus perwakilan pengunjuk rasa dan pemerintah bisa saja menggelar audiensi. Perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan.

"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," ucap Emrus.

Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan, namun dengan catatan substansi yang diangkat masih relevan.

"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," ujar Reyhan. [Antara]

Baca Juga: Ribuan Driver Ojol Geruduk DPRD DIY, Tolak Kenaikan BBM

Load More