Dugaan Kasus Suap Anggaran di Tulungagung, KPK akan Segera Umumkan Tersangka

SuaraMalang.id - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya sedang menyidik kasus dugaan suap anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

"KPK sedang melaksanakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kronologi dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan.

"Namun, nanti saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan," ujar Ali.

Baca Juga: Usut Dugaan Suap Anggaran Bantuan Keuangan Pemkab Tulungagung, KPK Sudah Targetkan Tersangka

Selain itu, kata dia, pemanggilan beberapa pihak sebagai saksi sebagai salah satu upaya pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh tim penyidik saat ini juga sedang berjalan.

Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat jika memiliki berbagai informasi terkait kasus tersebut untuk segera menyampaikan kepada KPK untuk segera didalami.

Sementara itu, sejumlah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memberi apresiasi positif langkah KPK melanjutkan kasus tersebut dan menetapkan tersangka baru kasus suap pengesahan APBD/APBD-P Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2016-2018.

"Kasus ini sudah berjalan tiga tahun. Tentu kami berharap semua aktor yang terlibat dalam kolusi ini bisa segera terungkap, tanpa terkecuali," kata Deni, pegiat sosial yang juga intens mengamati dinamika politik lokal Tulungagung, di Tulungagung, Selasa.

Reaksi Deni juga ditunjukkan sejumlah warga, yang sejak lama mengaku menunggu perkembangan kasus korupsi yang sempat menyeret petahana terpilih dalam Pilkada Tulungagung 2018, Syahri Mulyo serta ketua DPRD Tulungagung Supriyono tersebut.

Baca Juga: Pemkab Tulungagung Minta Bantuan 25 Ribu Vaksin PMK

"Informasi-nya sejumlah pejabat dinas (saat itu) serta anggota dewan dari lintas fraksi dan komisi terlibat. Jika iya, penegakan hukum seharusnya tegak lurus dengan keadilan di mata hukum," kata Nur Cahyono, tokoh muda di wilayah Kelurahan Jepun, Tulungagung.