SuaraMalang.id - Posisi Indonesia sebagai Presidensi atau Keketuaan G20 seharusnya bisa lebih progresif untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.
Hal itu diungkap Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal.
"Sudah seharusnya kepiawaian diplomasi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presidensi G20 bisa lebih progresif untuk menghentikan perang itu," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti diberitakan Antara, Sabtu (5/3/2022) malam.
Menurutnya sikap dan kebijakan luar negeri Indonesia yang penting dilakukan yakni tetap konsisten mengedepankan kebijakan politik luar negeri nonblok dan bebas aktif.
"Presiden Joko Widodo sudah seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan untuk mencetak legasi penting kepada dunia internasional dalam isu invasi Rusia - Ukraina," tuturnya.
Ia mengatakan Rusia juga masuk dalam G20, sehingga jika dipetakan, maka Rusia akan lebih memperoleh dukungan hanya dari Tiongkok, kemudian 17 anggota G20 lainnya, minus Indonesia, terutama AS dan Uni Eropa cenderung kontra kepada agresi militer Rusia.
Sejarah diplomasi RI yang ditorehkan beberapa presiden, lanjut dia, seperti Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat harum ketika sukses menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam berbagai konflik kawasan geopolitik.
"Maka, di bawah Presiden Jokowi seharusnya posisi Presidensi G20 bisa menjadi arena emas diplomasi mengakhiri perang Rusia -Ukraina itu," ucap dosen Hubungan Internasional FISIP Unej itu.
Sementara di sisi ekonomi, lanjut dia, jika perang berlangsung cukup lama, maka bagi Indonesia bisa saja serius terutama dari sektor perdagangan internasional.
Baca Juga: Mariupol Terkepung, Rusia Buka Koridor Kemanusiaan Selama Lima Jam
"Kehilangan pendapatan ekspor dari Rusia senilai sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun dan 5 juta dolar AS dari Ukraina, namun ketergantungan Indonesia atas impor gandum dari Ukraina juga bisa sangat berisiko terjadinya kenaikan harga barang produk berbahan gandum itu," ujarnya.
Dampak lainnya, katanya, banyak negara di dunia memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, sehingga hal itu secara global bisa memicu tekanan kepada harga minyak dan gas, pasar modal global serta nilai mata uang.
"Tentu saja rupiah dan harga BBM kita juga terancam alami tekanan akibat dampak perang Rusia - Ukraina itu," ucap pakar ilmu komunikasi itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
Terkini
-
4 Jabatan Penting di Pemkot Malang Kosong, Begini Penjelasan Wali Kota
-
Libur Waisak 2026 Bikin Okupansi Hotel di Kota Batu Meroket 80 Persen
-
Angkut 2.800 Penumpang Tiap Hari, TransJatim Malang Raya Butuh Tambahan Koridor Segera
-
Solusi Payroll Terintegrasi Dari QLola by BRI Untuk Bisnis Modern
-
Sinergi Tanpa APBD: Babak Baru Transformasi Pasar Induk Gadang Malang