Disetujui Presiden Jokowi, Status IAIN Jember Berubah Menjadi UIN KH Achmad Siddiq

SuaraMalang.id - Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021. Artinya, status Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember berubah menjadi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

"Alhamdulillah itu merupakan kado besar yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh sivitas akademika dan masyarakat," kata Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember Prof Babun Suharto dikutip dari Antara, Senin (31/5/2021).

Ia melanjutkan, perubahan IAIN menjadi UIN momentum bersejarah ,lantaran perubahan status tidak mudah dan melalui proses panjang.

"Dengan beralihnya status menjadi Universitas Islam Negeri maka hal itu akan menjadi bagian motivasi dalam rangka melakukan yang terbaik untuk kampus," sambungnya.

Baca Juga: Sungai Meluap, Kampus IAIN Jember Diterjang Banjir Setinggi 1 Meter

Perubahan kelembagaan, lanjut dia, maka ada pekerjaan berat yang menunggu seluruh sivitas akademika UIN KHAS Jember. Dicontohkannya, melakukan pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah program studi di UIN KHAS saat ini sebanyak 28 program studi dan ada 10 program studi di pascasarjana. Pihaknya mewacanakan segera membuka program studi umum dengan prioritas Fakultas Kesehatan.

Beberapa prodi yang juga disiapkan, yakni rumpun ilmu kesehatan dan psikologi Islam, kemudian di rumpun saintek nantinya ada prodi teknologi informasi (TI) dan teknik. Baik teknik kehutanan, lingkungan dan sebagainya.

"Saat ini kami juga telah menyiapkan pengusulan fakultas dan program studi (prodi) baru yang berbasis ilmu umum di kampus, sehingga diharapkan segera terwujud dalam waktu dekat," katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa fakultas dan prodi yang sudah disiapkan yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknik. Khusus untuk Fakultas Teknik, rencananya UIN KH Achmad Siddiq Jember akan membuka di Kabupaten Lumajang.

Baca Juga: Mahasiswa IAIN Jember Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris

Saat ini sebagai bentuk keseriusan pembukaan fakultas baru di Kabupaten Lumajang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminta lahan seluas 100 hektare.